Keluarga Aparat Desa Masuk Pengurus Koperasi, Warga Passeno Sidrap Meradang
- account_circle Admin
- calendar_month Kamis, 8 Mei 2025
- visibility 545
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
SIDRAP — Pembentukan pengurus Koperasi Merah Putih di Desa Passeno, Kecamatan Baranti, Sidrap, menuai protes warga.
Sejumlah masyarakat menuding adanya monopoli oleh aparat desa dalam proses pembentukan, yang dinilai sarat kepentingan keluarga.
Menurut warga, rapat pembentukan pengurus koperasi terkesan tertutup dan hanya dihadiri orang-orang tertentu yang sudah ditentukan sebelumnya.
“Nama-nama pengurusnya itu dari keluarga dekat aparat desa. Kami sebagai warga tidak diundang rapat dan tidak tahu menahu soal pembentukannya,” ujar salah satu warga yang meminta identitasnya disembunyikan, Kamis, 8 Mei 2025.
Ia juga menuding bahwa dua dari enam pengurus koperasi merupakan anak dari aparat desa aktif. Warga pun menyayangkan minimnya partisipasi publik dan musyawarah dalam proses penting tersebut.
“Pak Desa juga orangnya tidak terbuka terhadap kritik. Musyawarah desa hampir tidak pernah melibatkan warga secara luas,” tambahnya.
Kepala Desa Passeno, Andi Yusuf membantah. Ia menyebut bahwa nama-nama yang masuk pengurus tersebut berdasarkan usulan dari hasil musyawarah.
“Ada kok daftar hadirnya. Hadir juga dari pemerintah daerah dinas koperasi,” singkatnya.
Seperti diketahui, berdasarkan ketentuan yang berlaku, pengurus Koperasi Merah Putih tidak boleh memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda hingga derajat pertama dengan pengurus lain maupun unsur pimpinan desa.
Koperasi Merah Putih sendiri merupakan program nasional dalam rangka percepatan pembangunan ekonomi desa. Dicanangkan melalui Instruksi Presiden Prabowo Subianto Nomor 9 Tahun 2025.
Koperasi ini diharapkan menjadi tulang punggung swasembada pangan dan pemerataan ekonomi menuju Indonesia Emas 2045.
Namun di Desa Passeno, harapan ini seolah tergerus praktik lama. Warga berharap adanya tindak lanjut dari pemerintah kabupaten untuk memastikan keadilan dan keterbukaan dalam proses pembentukan koperasi desa. (Ira)
- Penulis: Admin
Saat ini belum ada komentar