MAKASSAR, KBK — Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulawesi Selatan, Agus Salim mendampingi Sekretaris Jaksa Agung Muda Intelijen (Sesjamintel), Sarjono Turin, membuka kegiatan Edukasi Keuangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang digelar Desk Koordinasi Peningkatan Penerimaan Devisa Negara (PPDN) Kemenko Polkam di The Rinra Hotel Makassar, Kamis (28/8/2025).

Kegiatan ini bertujuan membekali calon PMI dan keluarganya dengan pengetahuan pengelolaan keuangan yang baik, sekaligus memperkuat perlindungan hukum bagi para pekerja migran.

Literasi Keuangan dan Perlindungan Hukum PMI

Dalam sambutannya, Sesjamintel Sarjono Turin menegaskan pentingnya literasi keuangan digital bagi PMI, serta perlindungan hukum dari potensi eksploitasi, kekerasan, hingga penipuan.

“Perlindungan hukum bagi PMI sangat penting karena mereka sering menghadapi berbagai masalah. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) menjadi landasan melindungi hak-hak fundamental mereka,” tegas Sarjono.

Ia menambahkan, kegiatan ini merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan pendapatan negara melalui sektor ketenagakerjaan dan remitansi.

Kontribusi PMI untuk Ekonomi Daerah

Direktur Literasi Keuangan dan Pemanfaatan Remitansi KemenP2MI, Indra Hardiansyah, mengungkapkan bahwa sekitar 80 ribu PMI berasal dari Sulawesi Selatan. Setiap tahun, remitansi yang masuk ke daerah ini mencapai Rp1,1 triliun, menjadi kontribusi signifikan bagi perekonomian lokal.

Namun, Indra menyayangkan masih banyak PMI yang pulang tanpa hasil karena terjerat investasi bodong atau pola konsumtif.
“Keberhasilan bekerja di luar negeri tidak hanya diukur dari gaji, tetapi juga dari pemanfaatan hasil tersebut untuk masa depan yang lebih baik,” ujarnya.

Data Penempatan PMI Sulsel

Perwakilan Pemerintah Provinsi Sulsel, Akhryanto, menambahkan bahwa sepanjang 2024–2025, tercatat 1.329 PMI asal Sulsel berangkat ke sejumlah negara tujuan, di antaranya Korea Selatan, Jepang, Australia, Malaysia, dan Selandia Baru.

“Penempatan PMI memberi peluang besar bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan keterampilan. Melalui edukasi keuangan ini, calon PMI diharapkan mampu mengelola penghasilan secara bijak dan terhindar dari risiko keuangan,” tuturnya.

Kehadiran Pejabat dan Mitra

Acara ini turut dihadiri Asisten Deputi Bidang Organisasi Kemasyarakatan Kemenko Polkam, Brigjen TNI Arudji Anwar, perwakilan Pemerintah Provinsi Sulsel, Polda Sulsel, Pemkot Makassar, Bank Indonesia, serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dengan adanya penguatan literasi keuangan dan perlindungan hukum ini, diharapkan para PMI asal Sulawesi Selatan dapat menjadi motor penggerak ekonomi keluarga sekaligus daerah, serta terhindar dari jebakan keuangan yang merugikan. (GnD)