Bawaslu Sidrap Dorong Pengawasan Partisipatif, Perkuat Kelembagaan untuk Pemilu yang Berintegritas

SIDRAP, KBK — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) menggelar kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu dengan mengusung tema “Pengawasan Partisipatif”. Kegiatan ini melibatkan organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, dan kelompok pemilih rentan guna meningkatkan partisipasi publik dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan.

Acara berlangsung di Ballroom Lantai II Hotel Grand Sidny, Pangkajene, Sidrap, pada Jumat, 31 Oktober 2025, dan dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, di antaranya Komisioner Bawaslu Sulsel Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Dr. Abdul Malik, S.Hi., M.Hi, serta Kepala Sekretariat Bawaslu Sulsel, Awaluddin Mustafa, S.E., M.Si.

Turut hadir pula Kepala Sekretariat Bawaslu Sidrap, Asal, S.Sos, serta narasumber Abd. Hafid, S.Sos., M.Si dan Dr. Muh. Iqbal Latif, M.Si, dengan dukungan fasilitator dari Bawaslu Kabupaten Maros.

Dalam sambutannya, Ketua Bawaslu Sidrap, Muhardin, menegaskan bahwa Pemilu dan Pemilihan merupakan fondasi penting dalam sistem demokrasi Indonesia. Ia menekankan bahwa penyelenggaraan Pemilu tidak hanya harus berjalan secara teknis dan prosedural, tetapi juga harus diawasi dengan baik untuk memastikan integritas prosesnya.

“Fungsi pengawasan bukan hanya tanggung jawab Bawaslu semata, melainkan juga tanggung jawab masyarakat. Masyarakat memiliki hak dan peran penting dalam mengawasi setiap tahapan Pemilu,” ujar Muhardin.

Lebih lanjut, Muhardin menyinggung dinamika terbaru pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membawa perubahan signifikan terhadap sistem penyelenggaraan Pemilu nasional dan lokal. Menurutnya, perubahan tersebut menuntut kesiapan lembaga pengawas agar semakin kuat, adaptif, dan mampu menghadapi kompleksitas politik yang berkembang.

“Oleh karena itu, kami melakukan penguatan kelembagaan agar pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan di masa mendatang berjalan sesuai regulasi dan prinsip demokrasi yang sehat,” tambahnya.

Muhardin juga menekankan pentingnya pengawasan partisipatif yang melibatkan seluruh elemen masyarakat, termasuk organisasi sosial, lembaga pendidikan, dan komunitas pemuda. Ia menjelaskan bahwa Bawaslu Sidrap telah melaksanakan berbagai program strategis seperti Sekolah Kepengawasan, KKN Tematik bersama Perguruan Tinggi, serta kemitraan dengan organisasi kepemudaan dan Pramuka. Semua upaya itu bertujuan untuk meningkatkan kesadaran demokrasi dan memperkuat pendidikan politik masyarakat.

Sementara itu, Dr. Abdul Malik, S.Hi., M.Hi, dalam paparannya menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan wadah penting untuk menyerap aspirasi dan masukan dari Bawaslu daerah, termasuk dari Sidrap. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat kapasitas lembaga, baik dalam pelaksanaan tugas maupun peningkatan kualitas pengawasan di lapangan.

“Kegiatan ini menjadi ajang refleksi bersama. Kita ingin mendengarkan kritik dan saran agar fungsi pengawasan, penyelidikan, hingga penyidikan berjalan lebih optimal. Harapannya, demokrasi kita ke depan dapat berjalan lebih baik, berkualitas, dan berintegritas,” jelasnya.

Acara ditutup dengan diskusi panel dan Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan peserta dari kalangan perguruan tinggi, organisasi mahasiswa, pemantau pemilu, serta kelompok pemilih rentan. Dalam forum tersebut, peserta aktif memberikan pandangan dan gagasan tentang strategi pengawasan berbasis partisipasi masyarakat.

Melalui kegiatan ini, Bawaslu Sidrap berharap dapat merumuskan rekomendasi penguatan kelembagaan serta model pengawasan partisipatif yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam menghadapi Pemilu dan Pemilihan mendatang. (Gnd)