GTRA Sidrap Bahas Pemanfaatan Tanah Terlantar untuk Kesejahteraan Masyarakat
- account_circle Uterus
- calendar_month 1 jam yang lalu
- visibility 2
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
SIDRAP — Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Sidenreng Rappang membahas strategi pemanfaatan tanah terlantar agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan mendukung peningkatan kesejahteraan.
Pembahasan tersebut berlangsung dalam rapat integrasi penataan aset dan penataan akses di Ruang Rapat Pimpinan Lantai 3, Kompleks SKPD Sidrap, Selasa (22/9/2026).
Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Sidrap, Amir, menyampaikan penataan aset melalui pemanfaatan tanah yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal dapat diarahkan untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.
“Terutama masyarakat miskin ekstrem sesuai dengan lokasi dan kebutuhan mereka,” tutur Amir.
Pemanfaatan tanah tersebut, sambungnya, diharapkan membuka akses masyarakat terhadap lahan produktif. Salah satunya melalui kegiatan pertanian, seperti penanaman jagung maupun pengelolaan lahan persawahan.
“Tanah yang selama ini tidak dimanfaatkan dapat kita manfaatkan untuk masyarakat, misalnya untuk kegiatan pertanian seperti menanam jagung atau mengelola sawah, sehingga dapat menambah penghasilan dan pendapatan masyarakat,” ujar Amir.
Ia menambahkan, pemanfaatan tanah terlantar perlu disesuaikan dengan kondisi dan potensi masing-masing wilayah agar memberikan manfaat secara optimal dan berkelanjutan bagi masyarakat.
Integrasi penataan aset dan penataan akses melalui GTRA diharapkan tidak hanya memberikan akses terhadap tanah, tetapi juga membuka peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan kegiatan ekonomi sesuai potensi wilayah masing-masing.
Rapat tersebut dihadiri Kapolres Sidrap AKBP Indra Waspada Yuda, Sekretaris Daerah Andi Rahmat Saleh, perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), sejumlah pejabat terkait, serta para kepala desa terkait.
Melalui sinergi lintas sektor tersebut, penataan aset dan akses diharapkan berjalan secara terpadu dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat yang membutuhkan akses terhadap lahan produktif. (*)
- Penulis: Uterus
Saat ini belum ada komentar