Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Berita » Pemkab Sidrap Tindak Lanjuti PKS dengan Bapas Watampone untuk Pelaksanaan Pidana Sosial

Pemkab Sidrap Tindak Lanjuti PKS dengan Bapas Watampone untuk Pelaksanaan Pidana Sosial

  • account_circle Uterus
  • calendar_month Rabu, 24 Jun 2026
  • visibility 168
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

SIDRAP — Wakil Bupati Sidenreng Rappang (Sidrap) Nurkanaah menerima audiensi Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Watampone membahas tindak lanjut Perjanjian Kerja Sama (PKS) pelaksanaan pidana sosial, Rabu (24/6/2026).

Audiensi dihadiri Kepala Bapas Watampone Nurmia, membahas kesiapan pelaksanaan pidana sosial sebagai bagian dari penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru serta peran pemerintah daerah dalam mendukung program tersebut.

Kerja sama antara Pemkab Sidrap dan Bapas Watampone sebelumnya telah disepakati melalui PKS pada 8 Januari 2026.

Nurkanaah menyampaikan apresiasi atas inisiatif Bapas Watampone membangun kolaborasi dengan Pemkab Sidrap. Ia menyebut program tersebut menjadi hal baru di daerah sehingga diperlukan pemahaman bersama terkait mekanisme pelaksanaan, pengawasan, serta tanggung jawab pemerintah daerah.

“Ini menjadi langkah yang nyata. Pemerintah daerah sangat mengapresiasi dan mendukung tujuan pokok dari program ini. Kami ingin dari hasil pertemuan ini mendapatkan pemahaman yang lebih jelas terkait mekanisme pelaksanaan dan pengawasannya, karena ini merupakan hal yang baru di Kabupaten Sidrap. Kami juga ingin mengetahui apa saja yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam mendukung program tersebut,” ujarnya.

Kepala Bapas Watampone Nurmia menjelaskan, pelaksanaan pidana sosial merupakan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Melalui aturan tersebut, hakim dapat menjatuhkan pidana sosial sebagai alternatif pengganti pidana penjara dalam perkara tertentu.

“Pelaksanaan pidana sosial merupakan bagian dari implementasi KUHP baru. Oleh karena itu, kami membutuhkan dukungan dari pemerintah daerah, lembaga sosial, dan seluruh pemangku kepentingan karena ini menjadi tanggung jawab bersama,” jelasnya.

Ia menyampaikan wilayah kerja Bapas Watampone mencakup lima kabupaten, termasuk Sidrap. Dalam pelaksanaannya, Bapas memiliki tugas melakukan pembimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pidana sosial.

Penerapan pidana sosial diharapkan dapat mengurangi kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan sekaligus menghadirkan sistem pemidanaan yang lebih berorientasi pada pembinaan dan pemulihan sosial.

“Tidak semua pelaku tindak pidana harus menjalani hukuman penjara. Ada bentuk pidana lain yang dapat diterapkan, salah satunya pidana sosial yang disertai pembimbingan kemasyarakatan,” ungkapnya.

Dalam pertemuan tersebut juga dibahas lokasi yang berpotensi menjadi tempat pelaksanaan pidana sosial, seperti fasilitas pelayanan sosial, rumah sakit, panti asuhan, maupun lokasi lain sesuai ketentuan dan putusan pengadilan.

Bapas Watampone berharap Pemkab Sidrap dapat membantu mengidentifikasi lokasi yang dapat mendukung pelaksanaan program tersebut agar berjalan efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Turut hadir pada pertemuan di ruang kerja Wakil Bupati Sidrap tersebut, Kabag Kerja Sama Andi Besse, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Muhammad Yusuf, serta sejumlah perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Kolaborasi Pemkab Sidrap dan Bapas Watampone menjadi bagian dari kesiapan daerah dalam mendukung implementasi KUHP baru, khususnya penerapan pidana sosial sebagai alternatif pemidanaan yang mengedepankan pembinaan dan reintegrasi sosial. (*) 

Apa Reaksi Anda?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
  • Penulis: Uterus

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Satgas TMMD ke-125 Kodim 1419/Enrekang Tuntaskan Pekerjaan  Gorong-Gorong

    Satgas TMMD ke-125 Kodim 1419/Enrekang Tuntaskan Pekerjaan  Gorong-Gorong

    • calendar_month Selasa, 12 Agt 2025
    • account_circle Basir
    • visibility 451
    • 0Komentar

    ENREKANG,KABAR KITA.CO.ID-– Satuan Tugas (Satgas) TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-125 Kodim 1419/Enrekang berhasil menuntaskan pemasangan gorong-gorong di Desa Pekalobean, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang. Selasa 12/08/2025 Gorong-gorong ini dibangun untuk memperlancar aliran air dan mencegah kerusakan badan jalan akibat genangan maupun erosi saat musim hujan. Pengerjaan dilakukan secara bergotong-royong antara personel TNI dan warga setempat. […]

  • Konser ‘Stecu’ Meledak di Sidrap, Faris Adam dan Jackson Zeran Bikin Stadion Berguncang

    Konser ‘Stecu’ Meledak di Sidrap, Faris Adam dan Jackson Zeran Bikin Stadion Berguncang

    • calendar_month Sabtu, 26 Jul 2025
    • account_circle Uterus
    • visibility 742
    • 0Komentar

    SIDRAP — Stadion Ganggawa, Kecamatan Maritenggae, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, bergemuruh Sabtu malam, 26 Juli 2025. Ribuan warga tumpah ruah memenuhi stadion dalam konser spektakuler bertajuk “Stecu” yang menyedot perhatian publik dan menjadi sorotan jagat hiburan lokal. Konser megah ini dibuka langsung oleh Bupati Sidrap, H. Syahruddin Alrif, yang hadir bersama Wakil Bupati Nur Kanaah […]

  • Divhumas Polri Gelar Gerakan Pangan Murah 2025, Tekan Harga dan Ringankan Beban Masyarakat

    Divhumas Polri Gelar Gerakan Pangan Murah 2025, Tekan Harga dan Ringankan Beban Masyarakat

    • calendar_month Senin, 25 Agt 2025
    • account_circle Iful -
    • visibility 420
    • 0Komentar

    JAKARTA, KBK — Divisi Humas Polri menggelar Gerakan Pangan Murah 2025 bekerja sama dengan Perum Bulog di Lapangan Apel Divhumas Polri, Senin (25/8/2025). Kegiatan ini menjadi langkah konkret Polri dalam mendukung kebijakan pemerintah menjaga stabilitas harga pangan sekaligus meringankan beban masyarakat. Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divhumas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, menjelaskan […]

  • Kapolres Enrekang Beserta Jajarannya Melayat Dan Sampaikan Duka Cita Atas Meninggalnya Ibunda Bupati Enrekang

    Kapolres Enrekang Beserta Jajarannya Melayat Dan Sampaikan Duka Cita Atas Meninggalnya Ibunda Bupati Enrekang

    • calendar_month Minggu, 14 Jun 2026
    • account_circle Basir
    • visibility 130
    • 0Komentar

    ENREKANG,KABARCKITA.CO.ID-Bentuk rasa empati dan kepedulian ditunjukkan Kapolres Enrekang AKBP Hari Budiyanto, S.H., S.I.K., M.H., dengan hadir langsung melayat ke rumah duka ibunda Bupati Enrekang H. Muh. Yusuf Ritangga di Kelurahan Kambiolangi, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, Minggu (14/06/2026). Dalam kunjungan tersebut, Kapolres didampingi para Pejabat Utama Polres Enrekang sebagai bentuk penghormatan sekaligus menyampaikan belasungkawa secara langsung […]

  • Rutan Kelas IIB Malino Gelar Pembukaan Bimtek Rehabilitasi Pemasyarakatan: Dukung Pemulihan Warga Binaan

    Rutan Kelas IIB Malino Gelar Pembukaan Bimtek Rehabilitasi Pemasyarakatan: Dukung Pemulihan Warga Binaan

    • calendar_month Rabu, 3 Sep 2025
    • account_circle Iful -
    • visibility 277
    • 0Komentar

    MALINO, KBK — 2 September 2025 – Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIB Malino kembali menegaskan komitmennya dalam memberikan pembinaan dan pendampingan bagi warga binaan melalui program rehabilitasi. Hal ini diwujudkan dengan digelarnya kegiatan Pembukaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Rehabilitasi Pemasyarakatan, yang resmi dibuka pada Selasa (2/9/2025). Acara yang berlangsung di Masjid Rutan Kelas IIB Malino tersebut […]

  • Percepat Pendaftaran Tanah, 132 Kab/Kota di 26 Provinsi Telah Memberikan Pengurangan/Pembebasan BPHTB. 

    Percepat Pendaftaran Tanah, 132 Kab/Kota di 26 Provinsi Telah Memberikan Pengurangan/Pembebasan BPHTB. 

    • calendar_month Senin, 16 Nov 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 32
    • 0Komentar

    Percepat Pendaftaran Tanah, 132 Kab/Kota di 26 Provinsi Telah Memberikan Pengurangan/Pembebasan BPHTB.  Kabarkita.co.id.Jakarta. – Sebanyak 129 juta bidang tanah telah terdaftar di seluruh Indonesia hingga 2026. Percepatan tersebut bisa tercapai berkat dukungan dari pemerintah daerah yang telah menetapkan kebijakan pengurangan maupun pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) […]

expand_less