Instruksi Kapolda Vs Mafia BBM: Siapa yang Sebenarnya Berkuasa di Jalanan Sulsel?
- account_circle Iful -
- calendar_month Kamis, 31 Jul 2025
- visibility 566
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
SIDRAP, KBK – Instruksi tegas Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sulawesi Selatan, Irjen Pol Rusdi Hartono, untuk memberantas praktik mafia bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, tampaknya belum sepenuhnya menyentuh akar persoalan di lapangan.
Dalam apel pagi yang dipimpinnya belum lama ini di halaman Mapolda Sulsel, Irjen Rusdi mengeluarkan pernyataan keras—yang kini viral di media sosial. Ia menekankan bahwa aparat wajib hadir dan bertindak tegas terhadap segala bentuk penyalahgunaan distribusi BBM subsidi yang dinilai telah merugikan negara dan menyengsarakan masyarakat kecil.
“Kita harus berani, jangan ada main mata dengan mafia BBM,” tegas Kapolda dalam cuplikan video yang beredar luas.
Namun fakta di lapangan memperlihatkan sebaliknya.
Hingga Kamis (31/7/2025), pantauan sejumlah jurnalis menunjukkan bahwa truk-truk tangki bermuatan solar bersubsidi masih bebas melintas di jalur poros Trans Sulawesi menuju Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, tanpa pengawasan berarti dari aparat kepolisian. Truk-truk tersebut diduga kuat membawa BBM subsidi ilegal, namun tetap melenggang tanpa hambatan, seolah-olah kebal dari hukum.
Fenomena ini menimbulkan pertanyaan tajam dari publik:
Apakah instruksi Kapolda hanya berhenti di podium?
Apakah ada pembangkangan senyap dari jajaran internal?
Atau lebih serius—apakah mafia BBM mendapat perlindungan dari oknum aparat?
“Kalau benar ada backing dari dalam institusi, ini sudah masuk tahap darurat. Negara rugi, rakyat jadi korban, dan kepercayaan pada institusi penegak hukum bisa runtuh,” kata seorang warga Sidrap yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Sejumlah aktivis antikorupsi pun mulai bersuara. Mereka mendesak Kapolda agar tak hanya berhenti pada pernyataan publik, tetapi segera membentuk tim investigasi independen untuk mengusut jalur distribusi ilegal BBM subsidi dan mengungkap siapa saja pihak-pihak yang bermain di belakang layar.
Hingga berita ini dirilis, belum ada tanggapan resmi lanjutan dari Kapolda Sulsel mengenai efektivitas pelaksanaan instruksinya. Masyarakat pun menanti, apakah janji penindakan itu benar-benar akan diwujudkan—atau justru menguap seperti solar di tengah panasnya praktik mafia jalanan.
Sebab bagi rakyat kecil, keadilan bukan sekadar pidato viral, tetapi tindakan nyata yang membela kepentingan publik, bukan tunduk pada kuasa uang dan kartel distribusi.
(GnD)
- Penulis: Iful -
Saat ini belum ada komentar