Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Berita » Tepat di Momen HANTARU 2026, Implementasi PERINTIS 10 Hari Diperluas hingga ke 95 Kantah. 

Tepat di Momen HANTARU 2026, Implementasi PERINTIS 10 Hari Diperluas hingga ke 95 Kantah. 

  • account_circle Admin
  • calendar_month Minggu, 27 Sep 2026
  • visibility 53
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Tepat di Momen HANTARU 2026, Implementasi PERINTIS 10 Hari Diperluas hingga ke 95 Kantah. 

Kabarkita.co.id.Jakarta – Masyarakat yang mengurus peralihan hak atas tanah kini dapat mengakses layanan Peralihan Hak Terintegrasi (PERINTIS) di 95 Kantor Pertanahan (Kantah). Perluasan layanan PERINTIS tersebut sudah mulai dijalankan tepat di Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional (HANTARU) pada Kamis 24 September 2026 lalu.

“Bertepatan dengan HANTARU, layanan PERINTIS 10 Hari sudah diimplementasikan di 95 Kantah. Sebelumnya, layanan ini sudah diuji coba di 17 Kantah dimulai sejak 17 Agustus lalu,” ujar Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol, Uunk Din Parunggi, di Kementerian ATR/BPN, Jakarta pada Jumat (25/09/2026).

Sesuai dengan arahan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, layanan PERINTIS 10 Hari ditargetkan dapat berlaku secara nasional mulai 1 Januari 2027. “Ada penambahan 78 Kantah yang tersebar di 19 provinsi. Target kami, hingga akhir tahun akan bisa berjalan di Kantah se-Indonesia,” ungkap Uunk Din Parunggi.

Adapun ke-78 Kantah pelaksana tahap kedua implementasi layanan PERINTIS 10 Hari, antara lain:

1. Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta.
2. Kantor Pertanahan Kota Bandung, Jawa Barat.
3. Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I, Jawa Barat.
4. Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
5. Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
6. Kantor Pertanahan Kota Tangerang, Banten.
7. Kantor Pertanahan Kabupaten Demak, Jawa Tengah.
8. Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen, Jawa Tengah.
9. Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.
10. Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta.
11. Kantor Pertanahan Kota Surabaya II, Jawa Timur.
12. Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.
13. Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, Jawa Timur.
14. Kantor Pertanahan Kota Medan, Sumatera Utara.
15. Kantor Pertanahan Kota Padang, Sumatera Barat.
16. Kantor Pertanahan Kota Palembang, Sumatera Selatan.
17. Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, Riau.
18. Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung, Lampung.
19. Kantor Pertanahan Kota Balikpapan, Kalimantan Timur.
20. Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
21. Kantor Pertanahan Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat.
22. Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur.
23. Kantor Pertanahan Kota Denpasar, Bali.
24. Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan, Bali.
25. Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor II, Jawa Barat.
26. Kantor Pertanahan Kota Bekasi, Jawa Barat.
27. Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang, Jawa Barat.
28. Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.
29. Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.
30. Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah.
31. Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal, Jawa Tengah.
32. Kantor Pertanahan Kota Pekalongan, Jawa Tengah.
33. Kantor Pertanahan Kota Surakarta, Jawa Tengah.
34. Kantor Pertanahan Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara.
35. Kantor Pertanahan Kota Sibolga, Sumatera Utara.
36. Kantor Pertanahan Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara.
37. Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hilir, Riau.
38. Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis, Riau.
39. Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hilir, Riau.
40. Kantor Pertanahan Kabupaten Pesawaran, Lampung.
41. Kantor Pertanahan Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan.
42. Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan.
43. Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan.
44. Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan.
45. Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan.
46. Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan.
47. Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan.
48. Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.
49. Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan.
50. Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
51. Kantor Pertanahan Kabupaten Berau, Kalimantan Timur.
52. Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur.
53. Kantor Pertanahan Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur.
54. Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana, Bali.
55. Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar, Bali.
56. Kantor Pertanahan Kota Palopo, Sulawesi Selatan.
57. Kantor Pertanahan Kota Parepare, Sulawesi Selatan.
58. Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.
59. Kantor Pertanahan Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan.
60. Kantor Pertanahan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Sulawesi Selatan.
61. Kantor Pertanahan Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan.
62. Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan.
63. Kantor Pertanahan Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan.
64. Kantor Pertanahan Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan.
65. Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan.
66. Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan.
67. Kantor Pertanahan Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan.
68. Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan.
69. Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan.
70. Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan.
71. Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan.
72. Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan.
73. Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah.
74. Kantor Pertanahan Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah.
75. Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah.
76. Kantor Pertanahan Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah.
77. Kantor Pertanahan Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat.
78. Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat.

Layanan PERINTIS 10 Hari mengintegrasikan tiga pihak dan tahap dalam proses peralihan hak atas tanah. Tahap pertama, verifikasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) oleh pemerintah daerah (Pemda) maksimal tiga hari. Jika dalam jangka waktu tersebut BPHTB tidak diverifikasi, permohonan dianggap disetujui melalui mekanisme fiktif-positif. Tahap kedua, pembuatan Akta Jual Beli (AJB) oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) maksimal rampung dalam dua hari. Kemudian selanjutnya, memproses berkas permohonan di Kantah paling lama selesai dalam lima hari.

Keberhasilan program yang diresmikan langsung oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid ini merupakan hasil dari sinergi ketiga pihak. Kolaborasi ini jadi bagian penting dalam memastikan layanan PERINTIS 10 Hari berjalan sesuai target yang ditetapkan.

PERINTIS 10 Hari merupakan satu dari sejumlah transformasi layanan dan organisasi yang dilakukan Kementerian ATR/BPN sebagai langkah untuk memberikan kepastian waktu layanan kepada masyarakat. Bersamaan dengan penerapan PERINTIS, Kementerian ATR/BPN juga menerapkan layanan Pengukuran Terjadwal dengan target penyelesaian 12 hari, yang kini telah berjalan di 495 Kantah atau 96,3% dari Kantah yang ada di seluruh Indonesia. (LS/FA)

Apa Reaksi Anda?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
  • Penulis: Admin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Jelang Idul adha 1446 H  Pemkab Enrekang Hadirkan Gerakan Pangan Murah

    Jelang Idul adha 1446 H  Pemkab Enrekang Hadirkan Gerakan Pangan Murah

    • calendar_month Selasa, 3 Jun 2025
    • account_circle Basir
    • visibility 402
    • 0Komentar

    Enrekang, KABAR KITA.CO.ID- Menjelang Hari Raya Iduladha 1446 H, Pemkab Enrekang kembali menunjukkan komitmennya dalam membantu masyarakat, khususnya dalam menghadapi fluktuasi harga kebutuhan pokok. Selama tiga hari berturut-turut, Pemkab Enrekang menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM), sebuah kegiatan yang tak hanya menyentuh sektor ekonomi, tetapi juga langsung menyapa kehidupan masyarakat kecil. Bupati Enrekang, Muh. Yusuf Ritangnga […]

  • Pemkab Enrekang Tak Ingin Bebani Masyarakat,Tegaskan tidak Naikkan Pajak

    Pemkab Enrekang Tak Ingin Bebani Masyarakat,Tegaskan tidak Naikkan Pajak

    • calendar_month Sabtu, 23 Agt 2025
    • account_circle Basir
    • visibility 428
    • 0Komentar

    ENREKANG,KABAR KITA.CO.ID– Pemerintahan Kabupaten Enrekang menindaklanjuti arahan Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman untuk menunda kenaikan pajak. Dengan penuh komitmen, Pemerintah Kabupaten Enrekang tidak akan menaikkan pajak. Hal tersebut, disampaikan Wakil Bupati Enrekang, Andi Tenri Liwang La Tinro, jika pemerintah Kabupaten Enrekang saat ini fokus meringankan beban masyarakat. Sebab, komitmen pemerintah Kabupaten Enrekang untuk menghadirkan kesejahteraan […]

  • Retakan Muncul pada Rabat Beton Padangloang Sidrap, Pelaksanaan Proyek Dipertanyakan

    Retakan Muncul pada Rabat Beton Padangloang Sidrap, Pelaksanaan Proyek Dipertanyakan

    • calendar_month Jumat, 9 Okt 2026
    • account_circle Uterus
    • visibility 57
    • 0Komentar

    SIDRAP – Proyek pembangunan rabat beton di Jalan Harapan Baru, Desa Padangloang, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), menjadi sorotan setelah muncul retakan di sejumlah titik, meski pekerjaan tersebut dilaporkan baru beberapa hari dikerjakan.Berdasarkan pantauan awak media inj dilokasi pada hari Jumat, (09/10/2026). Berdasarkan papan informasi proyek yang terpasang di lokasi, pembangunan rabat beton […]

  • Senyap dan Presisi, BNNP Sulsel Ungkap 1 Kg Sabu di Sidrap: RD Ditangkap, Jaringan Diburu

    Senyap dan Presisi, BNNP Sulsel Ungkap 1 Kg Sabu di Sidrap: RD Ditangkap, Jaringan Diburu

    • calendar_month Selasa, 6 Jan 2026
    • account_circle Iful -
    • visibility 270
    • 0Komentar

    SIDRAP, KBK — Upaya pemberantasan peredaran narkotika di Sulawesi Selatan kembali membuahkan hasil. Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulsel mengungkap peredaran narkotika golongan I jenis sabu seberat 1 kilogram di Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), melalui operasi senyap yang berlangsung pada awal Desember 2025. Dalam rilis resmi, Kepala Bidang Pemberantasan BNNP Sulsel Kombes Pol Ardiansyah, S.I.K., […]

  • Dari Desa Buae ke Panggung Provinsi: Jejak Prestasi Ratu Nurhilma Thalita

    Dari Desa Buae ke Panggung Provinsi: Jejak Prestasi Ratu Nurhilma Thalita

    • calendar_month Jumat, 29 Agt 2025
    • account_circle Iful -
    • visibility 536
    • 0Komentar

    SIDRAP, KBK — Di usianya yang baru menginjak 12 tahun, Ratu Nurhilma Thalita sudah menapaki perjalanan yang menginspirasi. Gadis berdarah Bugis–Sunda kelahiran Parepare ini kembali bersiap mengharumkan nama Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap). Ia terpilih sebagai salah satu finalis Ana Dara Malebbi dan Kallolo Magaretta (AMKM) Sulawesi Selatan 2025 yang akan digelar pada 14 September mendatang. […]

  •  Dwigita Nanda Aulyah, Jurusan Agroteknologi mahasiswa KKN Unhas Gel.115, Kemandirian Pangan Melalui Budidaya Cabai Rawit di Desa Kalosi

     Dwigita Nanda Aulyah, Jurusan Agroteknologi mahasiswa KKN Unhas Gel.115, Kemandirian Pangan Melalui Budidaya Cabai Rawit di Desa Kalosi

    • calendar_month Selasa, 27 Jan 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 233
    • 0Komentar

    Kabarkita.co.id.Sidrap.— Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Hasanuddin (Unhas) Gelombang 115 melaksanakan program budidaya cabai rawit sebagai upaya memperkuat ketahanan dan kemandirian pangan masyarakat Desa Kalosi, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap). Program ini bertujuan mendorong pemanfaatan lahan secara produktif sekaligus meningkatkan ketersediaan pangan rumah tangga. Cabai rawit dipilih sebagai komoditas utama karena memiliki […]

expand_less