27 Sertifikat Bermasalah di Botto, Warga Minta Kejelasan, BPN Sidrap: Sabar, Tunggu Kami Koordinasi Kembali
- account_circle Uterus
- calendar_month Selasa, 22 Jul 2025
- visibility 678
- comment 0 komentar
Kasi Survei dan Pengukuran BPN Sidrap, Hady Arman
Warga menduga ada praktik pungli tersembunyi, mengingat beberapa dari mereka mengaku telah mengeluarkan dana pribadi untuk mempercepat proses perbaikan sertifikat, meski program PTSL semestinya gratis.
Situasi yang makin memanas membuat Andi Sakti dan warga lainnya menyampaikan peringatan keras. Mereka siap menggelar aksi protes terbuka jika tidak ada solusi segera.
Selain itu, warga berencana melapor ke aparat kepolisian serta menyurati langsung Kementerian ATR/BPN RI dengan tembusan ke Kanwil BPN Sulawesi Selatan.
Di sisi lain, Kepala Desa Botto, Jumardi, membenarkan adanya 27 sertifikat bermasalah yang telah diserahkan kembali ke BPN Sidrap.
“Sudah kami kembalikan untuk diperbaiki. Luasnya sekitar 50 hektare. Tapi sampai sekarang belum ada tindak lanjut konkret,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BPN Sidrap, Taufiq, memberikan penjelasan bahwa saat ini seluruh dokumen pertanahan sudah masuk dalam sistem elektronik, sehingga setiap perbaikan harus melalui prosedur resmi, termasuk pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk proses penataan ulang batas.
“Prosesnya sekarang tidak manual lagi. Semua terdata lewat aplikasi. Kalau ada perbaikan, itu harus lewat penataan batas. Dan itu ada biaya PNBP-nya yang disetor resmi lewat kantor pos. Kami tunggu warga menyelesaikan itu agar bisa diproses lebih cepat,” jelas Taufiq.
Ia pun menyatakan akan segera menurunkan tim pengukuran kembali setelah dokumen dan pembayaran warga diselesaikan.
- Penulis: Uterus
Saat ini belum ada komentar