Anggaran Kegiatan Bimtek Aparat Desa di Enrekang Sekitar Rp560 Juta Hanya Satu Hari, Lapak Sulsel: Minta APH Periksa
- account_circle Haji Bintang
- calendar_month Kamis, 1 Mei 2025
- visibility 609
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
MAKASSAR, KABAR KITA – Lingkaran Pemuda Anti Korupsi (LAPAK SulSel) menilai adanya kejanggalan dalam pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis ( BIMTEK) untuk 112 aparatur desa se-Kabupaten Enrekang yang di selenggarakan oleh Forum Pemerintah Dalam Negri ( FPDN) Di Hotel Swiss Belinn, jalan Boulevard Raya, Kota Makassar Sulawesi Selatan.
Kegiatan tersebut mendapat sorotan dari Hafis Pengurus Lapak SulSel menilai bahwa kegiatan yang di adakan oleh FPDN lebih mengutamakan keuntungan pribadi atau kelompok tertentu daripada manfaat nyata bagi masyarakat lantaran kegiatan yang hanya satu hari saja.
Bimtek semacam ini sering dilaksanakan tanpa memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan terkesan sebagai pemborosan anggaran dana desa yang harusnya di peruntukan untuk kepentingan masyarakat seperti pembangunan infrastruktur yang masih jauh kata maksimal di desa-desa di kabupaten Enrekang.
“Kami mendapat informasi bahwa kegiatan yang harusnya 3 hari sesuai rundown acara tapi pelaksanaannya hanya 1 hari dengan biaya kontribusi Rp. 5000.000,00 untuk satu peserta dari 112 desa dengan total anggaran yang dikelolah sekitar Rp. 560.000.000,00 yang dianggap sebagai formalitas untuk meraup keuntungan pribadi atau kelompok tertentu” Ujarnya di sejumlah mediaKamis(01/05/2025).
Ia menambahkan bahwa, Kegiatan Bimtek untuk aparat desa se- kabupaten enrekang menjadi polemik lantaran kegiatan hanya satu hari saja dengan biaya yang cukup fantastis yang menjadi pertanyaan masyarakat?.
Sehingga perlu di panggil semua unsur yang terlibat untuk diperiksa dan proses jika terbukti terjadi penyimpangan.
Jika terjadi penyimpangan terkait pengelolaan anggaran dana desa yang dirugikan adalah masyarakat dan apakah kegiatan ini benar-benar untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa atau hanya akal-akalan untuk menghabiskan anggaran saja yang dibungkus dengan kegiatan yang seola-olah formalitas saja.
“Kami meminta kepada APH di kabupaten enrekang dalam hal ini Kepolisian dan kejaksaan agar memanggil serta memeriksa semua pihak yang terlibat terkait kegiatan bimtek yang hanya satu hari saja dengan anggaran yang fantastis yang melibatkan 112 desa yang dinilai janggal dan sangat potensi terjadi penyimpangan uang negara” tegasnya (HBT).
- Penulis: Haji Bintang
Saat ini belum ada komentar