Bupati Sidrap Tekankan Super Tim dan Orkestrasi Kerja Perangkat Daerah
- account_circle Iful -
- calendar_month Senin, 17 Nov 2025
- visibility 108
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
SIDRAP, KBK — Bupati Sidenreng Rappang (Sidrap) Syaharuddin Alrif menekankan pentingnya pembentukan super tim dan orkestrasi kerja yang solid di seluruh perangkat daerah. Hal itu disampaikan saat memimpin apel pagi di Lapangan Kompleks SKPD Batu Lappa, Kecamatan Watang Pulu, Senin (17/11/2025).
Apel tersebut diikuti aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai non-ASN dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Dalam arahannya, Syaharuddin meminta seluruh jajaran memperkuat kekompakan, etos kerja, serta pola koordinasi untuk memastikan setiap target pembangunan—baik skala mikro maupun makro—dapat dicapai secara optimal.
“Bangun super tim di kantor masing-masing. Jangan saling menyalahkan. Keluarkan aura positif, jangan aura negatif terus yang keluar,” tegasnya.
Ia menjelaskan, orkestrasi kerja yang baik dibutuhkan agar setiap unit bergerak selaras dan mampu memberikan dampak yang nyata. Pembagian amanah dan tanggung jawab, katanya, menjadi kunci efektivitas di internal OPD.
“Pola manajemen kepemimpinan di OPD harus berjalan dengan distribusi tugas yang baik. Semua orang punya kemampuan dan kemauan untuk bekerja,” ujarnya.
Syaharuddin turut memaparkan kondisi sumber daya aparatur di Sidrap. Dari sekitar 8.000 pegawai, hasil peninjauan menunjukkan sekitar 6.000 pegawai dinilai aktif bekerja, sementara sekitar 2.000 lainnya belum menunjukkan kinerja optimal. Karena itu, ia menekankan pentingnya peningkatan kedisiplinan jam kerja, inovasi, serta kualitas pelayanan publik.
Evaluasi kinerja pegawai, sambungnya, akan berlangsung hingga Desember 2025 dan menjadi dasar penataan serta rotasi jabatan di tahun mendatang.
Di hadapan peserta apel, Bupati juga memaparkan struktur APBD 2025, di mana beban belanja pegawai hampir menyentuh Rp600 miliar dari total APBD Rp1,231 triliun. Situasi ini membuat ruang belanja modal semakin terbatas. Kondisi serupa diprediksi berlanjut pada APBD 2026 yang mengalami penurunan transfer keuangan daerah sekitar Rp170 miliar.
Karena itu, ia meminta setiap OPD lebih cermat menyusun program dan memastikan keterkaitannya dengan kebijakan pemerintah pusat.
“Masing-masing OPD harus mulai menyusun program yang masuk dalam kegiatan pemerintah pusat, selaras dengan Asta Cita Presiden Prabowo. Di situ kita harus ikut,” tandasnya. (Gnd)
- Penulis: Iful -
Saat ini belum ada komentar