Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Berita » Pemkab Sidrap Tindak Lanjuti PKS dengan Bapas Watampone untuk Pelaksanaan Pidana Sosial

Pemkab Sidrap Tindak Lanjuti PKS dengan Bapas Watampone untuk Pelaksanaan Pidana Sosial

  • account_circle Uterus
  • calendar_month Rabu, 24 Jun 2026
  • visibility 169
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

SIDRAP — Wakil Bupati Sidenreng Rappang (Sidrap) Nurkanaah menerima audiensi Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Watampone membahas tindak lanjut Perjanjian Kerja Sama (PKS) pelaksanaan pidana sosial, Rabu (24/6/2026).

Audiensi dihadiri Kepala Bapas Watampone Nurmia, membahas kesiapan pelaksanaan pidana sosial sebagai bagian dari penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru serta peran pemerintah daerah dalam mendukung program tersebut.

Kerja sama antara Pemkab Sidrap dan Bapas Watampone sebelumnya telah disepakati melalui PKS pada 8 Januari 2026.

Nurkanaah menyampaikan apresiasi atas inisiatif Bapas Watampone membangun kolaborasi dengan Pemkab Sidrap. Ia menyebut program tersebut menjadi hal baru di daerah sehingga diperlukan pemahaman bersama terkait mekanisme pelaksanaan, pengawasan, serta tanggung jawab pemerintah daerah.

“Ini menjadi langkah yang nyata. Pemerintah daerah sangat mengapresiasi dan mendukung tujuan pokok dari program ini. Kami ingin dari hasil pertemuan ini mendapatkan pemahaman yang lebih jelas terkait mekanisme pelaksanaan dan pengawasannya, karena ini merupakan hal yang baru di Kabupaten Sidrap. Kami juga ingin mengetahui apa saja yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam mendukung program tersebut,” ujarnya.

Kepala Bapas Watampone Nurmia menjelaskan, pelaksanaan pidana sosial merupakan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Melalui aturan tersebut, hakim dapat menjatuhkan pidana sosial sebagai alternatif pengganti pidana penjara dalam perkara tertentu.

“Pelaksanaan pidana sosial merupakan bagian dari implementasi KUHP baru. Oleh karena itu, kami membutuhkan dukungan dari pemerintah daerah, lembaga sosial, dan seluruh pemangku kepentingan karena ini menjadi tanggung jawab bersama,” jelasnya.

Ia menyampaikan wilayah kerja Bapas Watampone mencakup lima kabupaten, termasuk Sidrap. Dalam pelaksanaannya, Bapas memiliki tugas melakukan pembimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pidana sosial.

Penerapan pidana sosial diharapkan dapat mengurangi kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan sekaligus menghadirkan sistem pemidanaan yang lebih berorientasi pada pembinaan dan pemulihan sosial.

“Tidak semua pelaku tindak pidana harus menjalani hukuman penjara. Ada bentuk pidana lain yang dapat diterapkan, salah satunya pidana sosial yang disertai pembimbingan kemasyarakatan,” ungkapnya.

Dalam pertemuan tersebut juga dibahas lokasi yang berpotensi menjadi tempat pelaksanaan pidana sosial, seperti fasilitas pelayanan sosial, rumah sakit, panti asuhan, maupun lokasi lain sesuai ketentuan dan putusan pengadilan.

Bapas Watampone berharap Pemkab Sidrap dapat membantu mengidentifikasi lokasi yang dapat mendukung pelaksanaan program tersebut agar berjalan efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Turut hadir pada pertemuan di ruang kerja Wakil Bupati Sidrap tersebut, Kabag Kerja Sama Andi Besse, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Muhammad Yusuf, serta sejumlah perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Kolaborasi Pemkab Sidrap dan Bapas Watampone menjadi bagian dari kesiapan daerah dalam mendukung implementasi KUHP baru, khususnya penerapan pidana sosial sebagai alternatif pemidanaan yang mengedepankan pembinaan dan reintegrasi sosial. (*) 

Apa Reaksi Anda?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
  • Penulis: Uterus

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pemkab Sidrap Sampaikan Duka Mendalam atas Wafatnya Ibunda Wakil Gubernur Sulsel

    Pemkab Sidrap Sampaikan Duka Mendalam atas Wafatnya Ibunda Wakil Gubernur Sulsel

    • calendar_month Jumat, 26 Sep 2025
    • account_circle Iful -
    • visibility 417
    • 0Komentar

    SIDRAP, KBK – Suasana duka menyelimuti Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) setelah kabar wafatnya Hj. Maemunah, ibunda Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Hj. Fatmawati Rusdi, sekaligus mertua Anggota DPR RI dan mantan Bupati Sidrap dua periode (2008–2018), H. Rusdi Masse Mappasessu. Kabar berpulangnya almarhumah pada Kamis (25/9/2025) di Makassar meninggalkan duka mendalam, tidak hanya bagi keluarga besar, […]

  • BPJS Ketenagakerjaan Sidrap Tekankan Pentingnya Perlindungan Sejak Dini di Hari Pelanggan Nasional

    BPJS Ketenagakerjaan Sidrap Tekankan Pentingnya Perlindungan Sejak Dini di Hari Pelanggan Nasional

    • calendar_month Selasa, 30 Sep 2025
    • account_circle Iful -
    • visibility 262
    • 0Komentar

    SIDRAP, KBK – BPJS Ketenagakerjaan menegaskan kembali komitmennya untuk menghadirkan perlindungan sosial ketenagakerjaan yang menyeluruh bagi pekerja sejak dini. Pesan itu disampaikan Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Sidenreng Rappang Pangkajene, Aminah Arsyad, dalam rangkaian peringatan Hari Pelanggan Nasional 2025. “Kami ingin memastikan setiap pekerja di Sidenreng Rappang dan sekitarnya terlindungi sejak awal. Perlindungan sosial bukan […]

  • Ketua DPRD Sinjai Tuai Kecaman Usai Diduga Minta Media “Pro DPRD” Saja yang Diajak Kerja Sama

    Ketua DPRD Sinjai Tuai Kecaman Usai Diduga Minta Media “Pro DPRD” Saja yang Diajak Kerja Sama

    • calendar_month Rabu, 7 Mei 2025
    • account_circle Arya Maulana
    • visibility 575
    • 0Komentar

    SINJAI, kabarkita.co.id – Ketua DPRD Kabupaten Sinjai, A. Jusman dari Partai NasDem, menuai kontroversi usai pernyataannya dalam rapat kerja bersama Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sinjai dianggap mengandung unsur intimidasi terhadap media. Informasi yang beredar luas menyebutkan bahwa A. Jusman meminta Kepala Dinas Kominfo Sinjai untuk menghentikan kerja sama dengan media yang dinilai tidak menguntungkan […]

  • Masa sosialisasi penegakan aturan  pembatasan muatan kendaraan angkutan barang berakhir.

    Masa sosialisasi penegakan aturan  pembatasan muatan kendaraan angkutan barang berakhir.

    • calendar_month Rabu, 9 Jul 2025
    • account_circle Basir
    • visibility 330
    • 0Komentar

    ENREKANG,KABAR KITA.CO.ID-Petugas Pos Pengawasan Pembatasan Muatan Kendaraan Angkutan Barang selama sebulan dijaga petugas Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja, Damkar dan Penyelamatan,Rabu (9/7/2025) Pelaksana Tugas (Plt) Kadishub Enrekang, Haming mengatakan setelah masa sosialisasi selama sebulan dilaksanakan, langkah selanjutnya adalah masa peringatan. ” Jadi Pos Pengawasan tetap ada, tapi tidak setiap hari lagi dijaga. Sewaktu-waktu […]

  • Babinsa Koramil 1419-03/Baraka Bersama Bhabinkamtibmas Laksanakan Pemantauan Wilayah dan Komsos di Latimojong

    Babinsa Koramil 1419-03/Baraka Bersama Bhabinkamtibmas Laksanakan Pemantauan Wilayah dan Komsos di Latimojong

    • calendar_month Selasa, 28 Apr 2026
    • account_circle Basir
    • visibility 121
    • 0Komentar

    ENREKANG,KABAR KITA.CO.ID– Dalam rangka menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), Babinsa Koramil 1419-03/Baraka, Kopda Syarifuddin, bersama Bhabinkamtibmas melaksanakan kegiatan pemantauan wilayah sekaligus komunikasi sosial (komsos) bersama warga binaan, Senin (27/04/2026). Kegiatan tersebut dilaksanakan di Desa Latimojong, tepatnya di wilayah Dusun Rantelemo, Kabupaten Enrekang. Dalam kesempatan itu, Babinsa dan Bhabinkamtibmas berinteraksi langsung dengan masyarakat guna […]

  • Kabag SDM Polres Enrekang Dukung Gerakan Ayah Mengambil Rapor (GEMAR), Perkuat Keterlibatan Ayah dalam Pendidikan Anak

    Kabag SDM Polres Enrekang Dukung Gerakan Ayah Mengambil Rapor (GEMAR), Perkuat Keterlibatan Ayah dalam Pendidikan Anak

    • calendar_month Jumat, 26 Jun 2026
    • account_circle Basir
    • visibility 155
    • 0Komentar

    ENREKANG,KABAR KITA.CO.ID–Komitmen Polres Enrekang dalam mendukung program pembangunan keluarga kembali ditunjukkan melalui keterlibatan aktif jajaran personelnya pada pelaksanaan Gerakan Ayah Mengambil Rapor (GEMAR), sebuah program nasional yang bertujuan memperkuat kehadiran figur ayah dalam proses pendidikan dan pengasuhan anak. Menindaklanjuti arahan Kapolres Enrekang AKBP Hari Budiyanto, S.H., S.I.K., M.H., jajaran personel Polres Enrekang turut mengambil bagian […]

expand_less