Wabup Sidrap Ikuti Rakor Nasional: Mendagri Tekankan Sinergi Daerah Kendalikan Inflasi dan Atasi Kemiskinan

SIDRAP, KBK – Wakil Bupati Sidenreng Rappang, Hj. Nurkanaah, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi dan Penanggulangan Kemiskinan yang digelar Kementerian Dalam Negeri secara virtual, Senin (8/9/2025). Kegiatan tersebut berlangsung di ruang kerja Wabup Sidrap, turut didampingi sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) serta pejabat teknis terkait.

Rakor yang dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian ini, juga dirangkaikan dengan evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap program strategis nasional, yakni pembangunan tiga juta unit rumah untuk masyarakat. Hadir pula Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, A. Muhaimin Iskandar, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amaliah, serta perwakilan kementerian dan lembaga lainnya.

Dalam arahannya, Mendagri menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas perekonomian nasional. Ada tiga fokus utama yang ditekankan, yakni pengendalian inflasi, percepatan penanggulangan kemiskinan termasuk kemiskinan ekstrem, serta inovasi kebijakan kepala daerah menghadapi tantangan ekonomi global maupun domestik.

“Inflasi yang tidak terkendali bisa menurunkan daya beli masyarakat, sedangkan kemiskinan ekstrem berpotensi menimbulkan kesenjangan sosial bahkan masalah keamanan. Karena itu, daerah harus aktif mengambil langkah-langkah konkret dan inovatif,” ujar Tito dalam arahannya.

Berdasarkan data BPS, angka kemiskinan nasional berhasil turun sebesar 1,36 juta jiwa. Dari 38 provinsi, tercatat 32 provinsi mengalami penurunan tingkat kemiskinan, sementara enam provinsi lainnya masih mencatat kenaikan meskipun dalam jumlah yang relatif kecil. Sementara itu, inflasi nasional berada di bawah 3,5 persen, meski ada beberapa daerah yang angkanya masih lebih tinggi dari rata-rata nasional.

Selain itu, Mendagri juga menyinggung kondisi sosial nasional yang dinilai cukup kondusif. Menurutnya, kebebasan berpendapat di muka umum tetap dijamin oleh undang-undang, asalkan disampaikan dengan cara damai dan tidak melanggar hukum.

Partisipasi Pemerintah Kabupaten Sidrap dalam rakor ini menjadi langkah penting untuk memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam mengendalikan harga kebutuhan pokok, menekan angka kemiskinan, serta mendukung program penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Wabup Nurkanaah menyampaikan, Sidrap berkomitmen untuk terus menindaklanjuti arahan pemerintah pusat dengan melibatkan seluruh perangkat daerah, masyarakat, dan dunia usaha. “Kami di daerah siap berkolaborasi agar inflasi terkendali, angka kemiskinan semakin berkurang, dan masyarakat bisa lebih sejahtera,” ucapnya.

Dengan keikutsertaan dalam rakor nasional ini, Pemkab Sidrap menegaskan keseriusannya dalam mengawal berbagai program prioritas pemerintah pusat, sekaligus memastikan pembangunan daerah berjalan selaras dengan tujuan pembangunan nasional. (GnD)